Tajukflores.com – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDP), Deddy Yevri Sitorus, memberikan tanggapan menohok terhadap tudingan Relawan Pro Jokowi (Projo) yang menyatakan bahwa desakan mundur Menkominfo Budi Arie Setiadi berasal dari kelompok pendukung calon presiden yang kalah di Pilpres 2024.

Deddy Sitorus merasa heran dengan Projo yang menilai desakan masyarakat agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo sebagai upaya politisasi.

Padahal, kata dia, desakan agar Budi Arie mundur dari posisinya sebagai Menkominfo bukanlah semata-mata persoalan politik praktis, melainkan terkait dengan tanggung jawab dan kemampuan menjalankan tugas, terutama setelah insiden kebocoran data di PDN.

“Laskar Projo protes katanya persoalan data nasional kita yang bocor itu dipolitisasi. Eh tong, jabatan menteri itu jabatan politik ya. Jadi politik itu urusan republik, urusan rakyat, semua boleh berkomentar. Kenapa Anda tarik-tarik jadi soal kalah atau menang pilpres?” ujar Deddy dalam sebuah video pendek yang beredar di X, dikutip Tajukflores.com, Selasa (2/7).

Deddy juga mengingatkan bahwa bukan hanya dari kelompok tertentu saja yang mempertanyakan kinerja Budi Arie Menkominfo. Dalam rapat di Komisi I DPR RI misalnya, sejumlah fraksi, termasuk Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kinerja Budi Arie.

“Jadi, jangan kayak anak kecil! Menteri lo emang pantas mundur, karena apa, nggak capable. Itu aja. Bukan ngaku salah ya kan tanggungjawabnya dimana? Kalau di luar negeri udah mundur. Ya, malu dikit tong,” sindir Deddy Sitorus.

Ia menegaskan bahwa masalah yang dihadapi adalah urusan politik dan pemerintahan, yang merupakan urusan rakyat.

“Dikit dikit pilpres, dikit-dikit politik. Urusan pemerintah ya urusan rakyat, urusan politik lah. Masa urusan agama, urusan sosial? Ngak mudeng lu, parah!” tegas Deddy.

DPR Kecewa dengan Budi Arie

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI, Sturman Panjaitan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Menkominfo Budi Arie Setiadi, atas kegagalan menyampaikan penyebab peretasan pada server PDN.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, Budi Arie tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana server PDN bisa diretas.

Politikus PDIP ini menilai bahwa Budi Arie hanya fokus pada peringkat Indonesia yang terendah dalam terimbas serangan siber ransomware, tanpa menggali pokok permasalahan terjadinya peretasan tersebut.