Prinsip keempat soal etika dan penguasa. Romo Magnis menilai presiden tak cukup cuma bertindak tak melanggar hukum.
Baginya, seorang Presiden dituntut lebih dan bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang.
“Agar kita merasa mempercayakan diri ke orang yang berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia. Seorang presiden harus buktikan diri sebagai orang yang baik. Bijaksana, jujur dan adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut etika yang tinggi,” kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian prinsip kelima yakni etika dan presiden. Romo Magnis mengatakan presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Karenanya ada hal khusus yang dituntut dari sudut etika.
Ia mengatakan fatal jika ada kesan presiden memakai kekuasaan demi keuntungan sendiri atau keuntungan keluarganya. Baginya, presiden milik semua, bukan milik mereka yang memilihnya.
“Kalau dia berasal dari satu partai, begitu dia jadi presiden tindakannya harus demi keselamatan semua,” kata Romo Magnis.
Kemudian prinsip keenam yakni etika dan pemilu. Romo Magnis menekankan pemilu adalah seluruh proses, persiapan dan kepastian hasilnya menjamin tiap warga dapat memilih.
Prinsip terakhir yakni kegawatan pelanggaran etika. Romo Magnis turut menyinggung prinsip gawatnya pelanggaran etika.
Romo Magnismengutip pernyataan seorang filsuf Immanuel Kant yang mengatakan masyarakat akan taati pemerintah bila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku yakni adil dan setara.
Sebaliknya, Romo Magnis berpendapat jika penguasa jika tidak bertindak atas dasar hukum dan hanya memakai kuasanya untuk untungkan kelompok, kawan dan keluarganya sendiri, maka motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang.
Sidang kali ini adalah yang ketiga kalinya bagi perkara yang dimohonkan Ganjar-Mahfud, dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Sehari sebelumnya, kubu Anies-Muhaimin telah melakukan sidang dengan agenda tersebut.
Pada sidang pekan lalu pada Kamis, 28 Maret 2024, telah dilakukan sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan KPU sebagai Termohon, Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan, dan tim pembela Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait.
Penulis : Rini Kurniati
Editor : DM
Halaman : 1 2