“Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya. Untuk itu, DPP Partai Nasdem meminta Fraksinya di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung,” ucap Ahmad Ali.
Dalam pelaksanaannya yang dimulai sejak 11 April 2020 yang lalu, program yang mengalokasikan dana hingga 20 triliun rupiah ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Yang paling menjadi perhatian adalah program pelatihan yang diberikan oleh kartu tersebut selama masa pandemi Covid-19.
Program pelatihan online itu juga dipandang menjadi mubazir di tengah banyaknya warga terdampak karena pandemi Covid-19. Di masa pandemi sekarang ini, dana sebesar itu dipandang lebih tepat jika dikonversi menjadi bantuan langsung agar menambah jumlah target penerima bantuan, dari 5,6 juta menjadi 8 juta penerima bantuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Partai Nasdem sendiri menilai, Program pelatihan tetap penting dan harus ada dalam program Kartu Prakerja. Namun model pelaksanaannya harus relevan dengan situasi dan kondisi yang tengah terjadi.
Demikian pula alokasi dana dan turunan-turunan lainnya. Hal ini penting agar program jaring pengaman sosial ini benar-benar menjadi pengaman bagi ketahanan ekonomi dan sosial warga terdampak Covid-19, bukan malah menjadi biang kegaduhan dan berpotensi menjadi bentuk penyelewengan baru.
Halaman : 1 2
