Dewan Pimpinan pusat (DPP) Partai Nasdem meminta pemerintah meninjau ulang pelatihan daring atau online yang melibatkan delapan penyedia layanan (provider).
Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut dinilai rawan penyelewengan (moral hazzard). Oleh karena itu DPP Partai Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan.
“Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem, Ahmad Ali, di Jakarta, Jumat (1/5).
Selain lebih relevan, penghentian pelatihan daring juga dinilai akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat. Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona.
“Bersamaan dengan itu Partai Nasdem menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan,” ujarnya.
Assessment tersebut penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin tepat. Jika kebutuhan pelatihan daring masih dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Saat ini Partai Nasdem juga berharap ada evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari.
