Terdata bahwa lima Kementerian atau lembaga yang paling dilaporkan adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebanyak 237 laporan.
Kemudian BKN yang mencapai 49 laporan, KASN sebanyak 45 laporan, Kementerian Kesehatan sebanyak 13 laporan, dan Kementerian PAN-RB sebanyak 7 laporan.
Dengan permasalah tersebut, diharapkan dilakukanpengawasan atas Kemenpan RB terkait proses penyusunan regulasi dalam proses harmonisasi peraturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengawasan atas Kepala daerah terkait optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan bidang kepegawaian, juga pengawasan atas pimpinan dan pemda terkait pembentukan satuan tugas percepatan penyelesaian laporan masyarakat melalui surat keputusan atau surat edaran,” katanya.
Selain itu perlu juga dilakukan pengawasan bersama oleh Kementerian Dalam Negeri guna mengoptimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap penyelesaian laporan masyarakat. Kemudian pengawasan atas BKN terkait tata Kelola pelaksanaan seleksi CASN, kesiapan infrastruktur hingga penetapan NIP.
Penulis : Nick Tolen
Editor : Nick Tolen
Halaman : 1 2