Darius mengatakan, pihaknya akan melihat apakah tindakan petugas mencegah keberangkatan itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No 294/2014 tentang Gugus Tugas Antiperdagangan Orang, dan prosedur standar operasional atau tidak.
Pihaknya juga akan memberi masukan kepada gubernur setempat tentang larangan kerja antardaerah dan perbaikan standar operasional gugus tugas agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) yang disusun, akan jelas masalah sistemik seperti apa yang terjadi dalam kasus pencekalan tersebut dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam satu dua hari ke depan sudah ada laporan akhir hasil pemeriksaan yang diserahkan ke pemerintah provinsi,” katanya.
Halaman : 1 2