Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa mengatakan kasus perburuan liar berbagai satwa di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, NTT masih terjadi.

“Kasus perburuan liar tehadap berbagai satwa dalam kawasan Taman Nasional Komodo semakin mengkhawatirkan. Apabila terus terjadi maka populasi Komodo semakin berkurang dan akhirnya Komodo menjadi punah karena hewan yang menjadi makanan pokok Komodo semakin berkurang akibat perburuan liar,” kata Wayan Darma kepada wartawan di Kupang, Selasa (24/9).

Wayan Darmawa menegaskan itu terkait adanya keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menolak kebijakan pemerintah NTT untuk menutup kawasan TNK pada tahun 2020.

Baca Juga:  Catatan Setara Institute: Sejak 2017, Gereja Jadi Tempat Ibadah yang Sering Diganggu, Ada Apa?

Ia mengatakan, maraknya kasus perburuan liar terhadap satwa di TNK menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah NTT untuk menutup TNK pada 2020.

“Penutupan TNK ada dasarnya seperti kepentingan konservasi dan maraknya kasus pencurian satwa yang menjadi makanan pokok Komodo. Apabila kasus perburuan liar terus berlangsung dapat berdampak pada punahnya Komodo,” tegas Wayan Darmawa.

Ia mengatakan, maraknya kasus perburuan liar membuat populasi Komodo berkurang dan kondisi alam Pulau Komodo tidak lagi seindah puluhan tahun silam sebagai dampak bertambahnya penduduk dan maraknya perburuan liar dan pengrusakan hutan di TNK.

“Polda NTB kembali menangkap pelaku perburuan liar di TNK mengindikasikan pengawasan di daerah itu sangat kurang,” tegasnya.

Baca Juga:  Ketua DPR: Diperpanjang atau Tidak, Pastikan PPKM Darurat adalah Solusi Untuk Rakyat

Wayan Darmawa mengaku masuk dalam tim terpadu yang dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna mengkaji rencana penutupan TNK oleh Pemerintah NTT.

Menurut dia, hasil hasil kajian yang dilakukan para ahli hingga keluarnya keputusan penolakan penutupan TNK tidak pernah didiskusikan dengan pemerintah NTT.

“Bahkan tim pengkaji turun ke Manggarai Barat tidak bersama dengan tim dari pemerintah NTT,” tegasnya.

Ia mengatakan. pemerintah NTT akan melakukan koordinasi dengan pemeirntah Pusat untuk dapat meninjau kembali keputusan itu dan mendukung dilakukanya penutupan TNK selama satu tahun untuk kepentingan konservasi.