Perkuat SDM dan Fasilitas Keamanan, Upaya Pemerintah Tingkatkan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Wisata di Labuan Bajo

KNKT juga mencatat perlunya peningkatan fasilitas di pelabuhan, termasuk pembangunan dermaga apung untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdianto, mengungkapkan upaya peningkatan fasilitas pelabuhan termasuk pembangunan floating jetty atau dermaga apung.

“Kami sudah melakukan pendekatan ke pihak terkait untuk mempercepat pembangunan floating jetty atau dermaga apung di pelabuhan Labuan Bajo untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi wisatawan,” katanya.

Ia juga menyebutkan penerapan sistem E-Ticketing untuk semua penumpang kapal wisata sebagai langkah peningkatan keselamatan.

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, menekankan pentingnya sistem pengelolaan dan standarisasi pariwisata yang berkelanjutan di Labuan Bajo.

“Dibutuhkan pengelolaan perahu-perahu yang ada di Labuan Bajo baik dari segi kelengkapan fasilitas keselamatan seperti life jacket, kesesuaian kapasitas kapal, serta restrukturisasi kapal wisata sesuai aturan Menteri Perhubungan,” ujar Agus.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi berbagai pihak terkait mengenai izin dan kelaikan kapal yang hendak berlayar.

Kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat koordinasi ini meliputi:

1. Sinergi pemetaan inisiatif/langkah konkret untuk mengatasi masalah SDM dan kelembagaan dengan dukungan anggaran dari KNKT, Basarnas, Kemenhub, Kemenparekraf, KSOP Labuan Bajo, BPOLBF, Gahawisri, Pemda Mabar, dan Pemda NTT.
2. Penyusunan blueprint penataan keselamatan pariwisata bahari berstandar internasional (CHSE).
3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata, pemandu, aparatur (marine inspector), potensi SAR dari komunitas/asosiasi/pelaku/balawisata melalui koordinasi terpadu (Command Center), modul pelatihan untuk mitigasi, inspeksi, standar pelayaran, standar CHSE, usaha berbasis risiko, perizinan laik layar, monitoring, dan penegakan aturan.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Direktorat Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Kepala Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo, Koordinator Pos SAR Pencarian dan Pertolongan Labuan Bajo, dan Gahawisri Labuan Bajo.