Setiap perkawinan Katolik diatur oleh hukum ilahi, hukum kanonik, dan hukum sipil. Hukum ilahi mengikat semua orang, termasuk non-Katolik. Gereja memiliki kuasa mengatur perkawinan warganya, bahkan ketika hanya salah satu pasangan yang beriman Katolik.
Penyelidikan Kanonik
Penyelidikan sebelum perkawinan bertujuan agar imam atau gembala umat memiliki kepastian moral bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan adalah sah dan layak, tanpa halangan yang dapat membatalkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beda Sakramen dan Pemberkatan Pernikahan
Sakramen perkawinan dijalankan oleh dua orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pemberkatan perkawinan memiliki inti janji yang sama, tetapi modelnya berbeda sesuai dengan keyakinan agama pasangan yang menikah.
Pernikahan Beda Agama
Pernikahan beda agama tidak menjadi sakramen jika salah satu pasangan tidak mengimani tanda keselamatan agama pasangannya. Jika pasangan non-Katolik menjadi Katolik di masa mendatang dan percaya pada sakramen, pernikahan mereka akan menjadi sakramen.
Kesimpulan
Pernikahan adalah peristiwa sadar dan terencana, tanpa ada yang disembunyikan dari pihak Katolik. Juga, upacara perkawinan tidak akan mengganggu iman masing-masing pasangan, dan pihak non-Katolik tidak harus mengucapkan doa-doa orang Katolik.
[Referensi: Hukum Gereja Mengenai Pernikahan Katolik Keuskupan Agung Jakarta (KAJ]
Halaman : 1 2