Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) di awal tahun 2022. Menurut Wakil Ketua FPKS DPR, Mulyanto, sekarang bukan saat yang tepat bagi pemerintah menaikan TDL mengingat daya beli masyarakat masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19.
Mulyanto menyebut, kalangan pengusaha dan industri juga menolak rencana kenaikan TDL ini. Mereka merasa keberatan karena baru saja menerima kewajiban menaikan batas upah minimum.
“Para pengusaha merasa kondisi perdagangan dan industri saat ini masih belum stabil,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (6/12).
Mulyanto mengatakan, pemerintah harusnya peka dengan kesulitan yang dialami masyarakat. Kata dia, dengan kondisi sekarang saja banyak masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung, apalagi nanti kalau TDL akan naik. Dengan demikian, Mulyanto menilai sekarang bukan saat yang tepat bagi pemerintah melaksanakan penyesuaian tarif listrik ini.
“Pandemi kan belum selesai, bahkan kita kini dihantui varian baru Covid-19, yang diduga daya sebarnya lebih cepat, yakni varian Omicron. Alih-alih memperpanjang stimulus listrik, Pemerintah malah berwacana untuk menaikan tarif listrik,” ujar Mulyanto.
Mulyanto mengingatkan kenaikan TDL dapat memicu kenaikan inflasi. Dan inflasi akan melemahkan daya beli masyarakat, kemudian secara langsung akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Mulyanto melihat sedikitnya ada tiga variabel yang mempengaruhi besaran tarif listrik yakni nilai kurs dolar, inflasi dan harga batu bara. Dari ketiga variabel itu, kenaikan harga batu bara di pasar internasional diduga menjadi dasar utama rencana Pemerintah menaikan TDL. Saat ini harga jual batu bara sempat menembus angka USD 200/ton.
