“Kita sepakat poligami dilegalkan untuk perlindungan perempuan dan anak, tapi dalam qanun harus diatur laki-laki hanya boleh menikahi perempuan janda dan memiliki anak, sehingga perempuan mendapat nafkah dan anak yatim mendapatkan hak, kemudian tidak boleh mempersunting anak di bawah umur atau gadis,” katanya.
Ayu berharap qanun hukum keluarga yang akan diberlakukan di Aceh itu dapat menjadi sebagai solusi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Aceh, bukan malahan melahirkan masalah baru.
“Qanun hukum keluarga itu perlu memang, tapi yang diatur harus yang bermanfaat, seperi hak asuh dan nafkah anak setelah orangtua bercerai, yang belum diatur dalam mekanisme hukum nasional, dalam qanun itu harus mencakup seluruhnya,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2