Menurut Yoga, skema tilang elektronik lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pengerahan petugas kepolisian ke lapangan.
Meski biaya e-tilang diawal besar, tapi dalam waktu lima sampai sepuluh tahun tidak akan jadi persoalan. Berbeda jika mengandalkan SDM kepolisian untuk bertugas di lapangan.
“Perlu ada biaya rekruitmen, pelatihannya, gajinya, belum lagi pensiunnya,” kata Yoga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepolisian memberlakukan skema tilang elektronik di wilayah Jakarta. Tilang ini berlaku bagi siapun termasuk warga, aparat penegak hukum maupun pejabat negara.
Diketahui, saat ini puluhan kamera tersembunyi terpasang pada 10 titik di sepanjang ruas Jalan MH Thamrin-Jalan Sudirman Jakarta Pusat guna merekam pelanggaran yang dilakukan pengguna kendaraan.
Kamera berteknologi tinggi itu tersebar di jembatan penyeberangan orang (JPO) MRT Bundaran Senayan, JPO MRT Polda Semanggi, JPO depan kantor Kementerian Pariwisata dan di dekat kantor Kementerian PAN-RB, jembatan layang jalan non tol Sudirman ke Thamrin dan arah sebaliknya, Bundaran Patung Kuda, simpang Sarinah-Bawaslu, dan JPO Plaza Gajah Mada.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap skema tilang elektronik dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di Jakarta.
Halaman : 1 2
