Tajukflores.com – Demokrasi selalu menjadi sistem pemerintahan yang memastikan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam masyarakat demokratis, warga negara dapat memilih siapa yang akan memimpin mereka dan bagaimana mereka ingin diatur.

Demokrasi dibangun di atas kebebasan berbicara dan berekspresi, partisipasi politik, transparansi, lembaga independen, dan akuntabilitas. Namun, konsep demokrasi terus-menerus terancam oleh berbagai faktor, termasuk politik balas dendam (political vendetta).

Baca Juga:Grace Natalie: Isu Dinasti Politik Bobby Nasution hanya Ketakutan Lawan

Dalam politik balas dendam, orang-orang berpengaruh menggunakan posisi mereka untuk membalas dendam kepada mereka yang menentang mereka atau mengejar agenda demi keuntungan pribadi. Politik balas dendam adalah tren berbahaya yang merambah ke dalam demokrasi di seluruh dunia.

Tren politik ini menghancurkan institusi demokratis, mendorong korupsi dan ketidakbertanggungjawaban, membatasi kebebasan berekspresi, menekan suara kritis, dan menggerus kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan.

Baca Juga:Kisah Haru Cornelia dan Anak setelah Mendapat Berkat dari Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal

Apa bahayanya?

Politik balas dendam merupakan fenomena di mana para pemimpin politik atau kelompok berkuasa menggunakan kekuasaan mereka untuk membalas dendam kepada lawan politik atau untuk kepentingan pribadi mereka.

Dalam praktiknya, politik balas dendam mengesampingkan kepentingan publik dan menyulut atmosfer ketidakpercayaan dan kebencian di masyarakat.

Hal ini tercermin dalam berbagai tindakan, seperti penggunaan kekuatan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berbicara, dan intimidasi terhadap kritikus.