Budi Arie mengungkapkan hasil Pilpres 2024 menunjukkan Prabowo-Gibran menang telak dari rival-rivalnya. Jarak kemenangannya 40 persen lebih.
Fakta itu menunjukkan, kata dia, Prabowo-Gibran memiliki mandat untuk memimpin pemerintahan 2024-2029. Ia kemudian menyinggung negosiasi dan lobi politik untuk masuk pemerintahan. Menurut dia, hal itu lumrah terjadi, termasuk dengan cara menyerang lewat isu kecurangan pemilu dan pengajuan hak angket di DPR.
Budi Arie mengatakan manuver politik elite juga kerap dilancarkan untuk menjustifikasi kekalahan dalam pemilu demi kepentingan internal kelompok atau parpol.
“Jadi, masyarakat jangan terkecoh dengan ulah elite politik. Bisa jadi, itu upaya dan usaha masuk koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Ayo, kita terus bekerja dan berkarya seperti sediakala, pemilu sudah selesai,” tutup Budi Arie Setiadi.
Wacana hak angket sendiri semula didorong Capres Ganjar Pranowo. Dia meminta partai pendukungnya membentuk hak angket untuk menyelediki dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif itu.
Sejumlah pihak termasuk pengamat sepakat dengan langkah Ganjar yang mengajak partai pengusungnya membentuk hak angket.
Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan lima tahun belakangan ini hak angket DPR itu tidak pernah dibicarakan sama sekali.
“Belum pernah ada inisiasi penggunaan hak-hak eksklusif DPR itu yang akhirnya berjalan,” kata Lucius.
Lucius mendukung penuh wacana mengajukan hak angket itu sepanjang beralasan guna menyelidiki dugaan kecurangan. Namun, Lucius meragu anggota DPR RI serta parpol di Senayan melakoni pemilu secara bermartabat. Lucius justru menduga parpol di DPR terkontaminasi dengan pemilu curang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.