Kemudian Pasal 50 B Ayat 2 huruf c mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Dalam catatan rapat pembahasan draf RUU ini, Komisi I beralasan pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya monopoli penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang hanya dimiliki oleh satu media atau satu kelompok media saja.
Dia menegaskan bahwa jurnalisme investigasi sangat dibutuhkan karena sumber-sumber resmi seringkali tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wartawan. Hal ini berlaku untuk semua media, termasuk media penyiaran.
Komunikolog Emrus Sihombing juga mendesak pemerintah untuk menolak larangan penayangan jurnalisme investigasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, larangan tersebut inkonstitusional karena tidak sejalan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat dan berpotensi mendorong maraknya perilaku koruptif oleh pejabat publik.
“Pasal larangan seperti ini juga akan memusnakan salah satu karya jurnalistik, yaitu investigation reporting,” tegas Emrus.
Kekhawatiran lainnya adalah potensi bentrok penyelesaian pengaduan. Selama ini, KPI hanya mengurusi isi siaran non berita. Dengan usulan UU Penyiaran baru ini, KPI akan memiliki kewenangan soal berita juga.
“Bahkan istilah penyiaran diperluas ke semua jenis siaran termasuk di medsos,” ujar Hendry.
Anggota Komisi I DPR, Mayor Jenderal (Purnawirawan) TB Hasanuddin, menjelaskan bahwa DPR tidak memiliki niat untuk memberangus kebebasan pers dengan memuat pasal yang melarang siaran eksklusif jurnalisme investigasi.
Politikus PDIP itu menjelaskan, pelarangan diusulkan guna mencegah terpengaruhnya opini publik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
“Saya kira bisa dipahami. Jadi jangan sampai proses hukum yang dilakukan aparat terpengaruh konten jurnalisme investigasi,” kata Hasanuddin.
Penulis : Alex K
Editor : Marcel Gual
Halaman : 1 2
