Sebas mengatakan, model yang sama di TPS atau desa bisa naik ke kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau provinsi.
Menurutnya, jika tingkat penularan COVID-19 dalam satu kelurahan, kecamatan hingga provinsi memang sangat tinggi dan tidak sesuasi standar yang telah ditetapkan. Maka, tahapan pilkada harus dihentikan.
Sebas memastikan, gelaran pilkada tidak dipaksakan pada kondisi yang tidak memungkinkan. Hal itu untuk menghindari penularan COVID-19 lebih banyak lagi kepada masyarakat.
“Saya melihat dalam PKPU yang disusun KPU belum berpikir soal itu. Ini soal nyawa masyarakat. Standar itu perlu dibuat supaya petugas dan pemilih tidak takut mengikuti Pilkada 2020,” tutupnya.
Halaman : 1 2