Aksi mogok massal pelayanan wisatawan yang dilakukan asosiasi pariwisata Labuan Bajo dinilai sebagai tamparan keras terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT yang melahirkan kebijakan menaikkan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK).
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sebastian Salang. Politikus asal Manggarai, NTT ini menilai, penolakan demi penolakan seharusnya membuat pemerintah segera mencabut kebijakan tersebut.
“Penolakan dan perlawanan besar-besaran tersebut adalah gambaran bahwa kebijakan tersebut cacat proses dan gagal mendeteksi aspirasi dan kepentingan serta harapan masyarakat,” ujar Sebastian Salang dalam keterangannya yang diterima Tajukflores.com di Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.
Menurut Sebas Salang, sapaan akrabnya, perlawanan asosiasi pariwisata terhadap kebijakan tiket mahal ke TNK merupakan potret kebijakan yang dipaksakan, top down, sempit demi angan-angan keuntungan besar yang ditempuh melalui jalan pintas.
“Mengabaikan pertimbangan kepentingan masyarakat lokal, pelaku wisata, pelaku bisnis, dan perasaan masyarakat setempat,” tegas Sebas Salang.
Dia juga berpendapat, penolakan dan perlawanan masyarakat setempat dan pelaku wisata juga merupakan fakta bahwa kebijakan tersebut telah gagal dan kehilangan legitimasinya.
Menurut dia, kebijakan yang baik pasti direspon, diterima dan dijalankan oleh semua stakeholders dan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang buruk dan dipaksakan pasti ditolak bahkan dilawan.
“Itulah yang terjadi di Labuan Bajo. Perintah harus menyadari itu,” ungkap Sebas.
Faktanya saat ini, lanjut dia, kebijakan kenaikan tarif ke TNK telah menimbulkan efek sangat buruk bagi pelayanan pariwisata, banyak menunda dan membatalkan perjalanan. Selain itu image terhadap daerah wisata premium jadi rusak dan buruk.
