Sebas mengatakan, bukan mustahil dampak jangka panjang menjadi jelek. Minat wisatawan berkurang dan beralih ke daerah lain bahkan negara lain.
“Oleh karena itu, Pemerintah Pusat harus memasang telinga dan hatinya dengan benar untuk mendengarkan suara, jeritan, aspirasi dan kepentingan masyarakat, pelaku wisata setempat secara jernih dan objektif, tidak hanya mendengar sepihak dari pemerintah provinsi atau kabupaten. Apalagi jika alas kebijakan ini hanya fantasi perhitungan yang bombastis dengan iming-iming penerimaan triliunan rupiah,” kata dia.
Sebastian Salang menambahkan, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memaksakan kebijakan tarif ini utk dilanjutkan. Apalagi jika menggunakan pendekatan keamanan, tidak akan memperbaiki situasi, justru akan semakin buruk dan mencoreng wajah wisata premium.
“Secara faktual kebijakan ini telah kehilangan legitimasi dan public trust. Karena telah melahirkan konflik dan kegaduhan. Karena itu kebijakan tersebut telah gagal dan sebaiknya segera dibatalkan atau dicabut kembali,” ungkap dia.
“Pemerintah Pusat harus melihat fakta perlawanan ini dengan cermat dan tak perlu malu untuk menarik kembali. Apa yang terjadi saat ini adalah pelajaran penting dalam proses pembuatan kebijakan yang baik kedepannya,” sambung Sebastian Salang.
