Dia berdalih, hampir pasti semua sumber-sumber produksi dan potensi pariwisata Labuan Bajo diproyeksi akan dikuasai secara hegemonik oleh BPOLBF, yang meminggirkan peran pemerintah daerah, peran masyarakat pelaku wisata Manggarai Barat dan masyarakat pertanian komunitas Racang Buka, Desa Gorontalo, Manggarai Barat.
BPOLBF Beralih Jadi BLU
Apalagi, kata dia, BPOLBF sudah berupaya mengubah bentuknya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan sedang diproses di pemerintah pusat. BLU ini nantinya akan mengantikan BPOLBF menjadi perusahaan pelayanan barang dan jasa di bidang pariwisata.
Pantauan Formapp Mabar, lanjut Rafael, dasar hukum BLU tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2003 dan peraturan perundangan lainya. Artinya bahwa, BPOLBF akan menjadi perusahan penyedia barang dan jasa atau perusahan profit pencari laba.
Hal ini tentu BLU yang merupakan BPOLBF itu sendiri akan bersaing dengan pengusaha wisata lokal baik jasa perkapalan, restoran hotel, dan lain-lain.
Menurutnya, BLU dan BUMN akan menanamkan hegemoninya di Labuan Bajo dan akan bersaing secara ketat dengan masyarakat yang selama ini mengandalkan ekonomi kerakyatan yang bersumber dari sektor pariwisata seperti perkapalan, transportasi umum, UMKM dan usaha mikro kecil lainya.
“Tentu saja keberadaan BPOLBF dan BLUnya akan menambah keresahan masyarakat dan komunitas pelaku pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Belum lagi manajemen pengolahan BLU, BPOLBFyang tidak transparan dan akuntabel tersebut menambah keresahaan dan pertanyaan masyarakat tentang misteri di balik BPOLBF.
Atas dasar itu, Rafael menegaskan, Formapp Mabar meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan BPOLBF dan meminta agar anggaran dari pemerintah pusat digelontorkan kepada daerah.
“Agar daerah sendiri yang mengelola Potensi pariwisata manggarai barat sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah,” pungkas Rafael Todowela.
