Jakarta – Lembaga Setara Institute bersama INFID mengungkapkan bahwa indeks hak asasi manusia (HAM) 2023 atau menjelang satu dekade pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengalami stagnansi.

Menurut peneliti dari Setara Institute, Sayyidatul Insiyah, indeks HAM tahun 2023 stagnan di angka 3,2, yang sama dengan indeks pada tahun 2019, yang merupakan akhir periode pertama kepemimpinan Jokowi.

Meskipun terjadi fluktuasi angka dengan sedikit peningkatan dan penurunan, tetapi secara keseluruhan tidak terdapat perkembangan yang signifikan dalam peningkatan HAM pada tahun ini.

“Jika bandingkan dengan satu periode pada tahun 2019, angkanya stagnan 3,2 atau tidak ada progres yang signifikan walaupun angkanya fluktuatif terjadi sedikit peningkatan dan penurunan. Akan tetapi, pada akhirnya tidak ada progres yang signifikan terkait dengan kemajuan HAM pada tahun ini,” kata Insiyah di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu, 10 Desember 2023.

Insiyah mengatakan bahwa indeks HAM 2023 mengalami penurunan daripada 2022 yang mencapai angka 3,3. Bahkan, indeks HAM 2023 berada di bawah angka moderat, yakni 3,5.

Selain itu, Insiyah menjelaskan bahwa indikator hak sipil dan politik (sipol) mencapai skor 3 atau turun 0,1 dibandingkan 2022 yang tercatat 3,1.

“Satu hal yang bisa kita highlight adalah bagaimana pengerdilan ruang-ruang sipil yang terjadi dalam rezim Jokowi itu memengaruhi pencapaian terkait dengan hak sipol yang selalu jauh dari angka moderat dan selalu rendah dari hak ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya),” katanya.