Tajukflores.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah lama dikenal sebagai salah satu partai besar di Indonesia yang memiliki sejumlah kader terkemuka. Beberapa di antaranya termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka.
Akan tetapi, partai ini harus berhati-hati dalam memberikan privilese kepada anggotanya, terutama jika pelanggaran terhadap aturan partai terjadi.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. Menurutnya, salah satu prinsip dasar dalam partai politik adalah ketaatan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) serta disiplin partai. Semua anggota, termasuk kader-kader puncak, harus tunduk pada aturan-aturan tersebut.
Apabila ada pelanggaran terhadap aturan partai, kata Petrus, tindakan tegas harus diberlakukan, bahkan hingga pemecatan jika diperlukan.
“PDIP tidak boleh secara berlebihan memberikan privilese kepada Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDIP,” kata Petrus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 28 Oktober 2023.
Petrus mengatakan, pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyatakan bahwa belum ada pernyataan Gibran yang menandakan keluar dari PDIP, seharusnya tidak diperbolehkan.
Apabila Gibran telah memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar, pernyataan tersebut harus disampaikan dengan jelas. Tindakan seperti ini menciptakan ketidakjelasan dan kebingungan dalam masyarakat.
“Partai Golkar juga harus berhati-hati dan memeriksa dengan cermat hubungannya dengan Gibran. Apakah dia hanya ingin menjadi calon wakil presiden tanpa menjadi anggota partai? Kepastian tentang status keanggotaan dan komitmen Gibran harus dijelaskan secara tegas,” ungkap Petrus.
Petrus menambahkan, sebagai kader PDIP yang telah mendapatkan berbagai keuntungan dari partai, anggota seharusnya tidak mencoreng nama baik partai dengan berperilaku tidak patut. Keluar dari partai seharusnya dilakukan dengan penuh etika dan sesuai dengan prosedur.
“Sebagai kader PDIP yang sudah terlalu banyak mendapat manfaat melalui privilege dari DPP PDIP, mestinya keluar dari PDIP tidak berulah macam-macam, tidak berdalih bahkan menjurus kepada perilaku tipu muslihat (mensiasati) artai bahkan Ibu Ketua Umum (Megawati),” katanya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons status Gibran Rakabuming yang telah menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hasto menghormati keputusan putra sulung Presiden Jokowi itu yang saat ini telah berpindah ke Partai Golkar.
“Kalau warnanya juga berubah semula merah kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning maka partai menghormati itu,” kata Hasto di Hotel Burobudur, Jakarta, Jumat.
Soal status Gibran di PDIP, Hasto enggan menjawab tegas apakah telah resmi mundur atau dipecat. Dia hanya menyebut Gibran telah pamit kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
“Sudah pamit, kalau pamit tahu kan artinya,” ujar Hasto.
Lebih lanjut Hasto menyampaikan, pihaknya telah menyerahkan masalah tersebut kepada Ketua DPC PDIP Solo FX Hady Rudyatmo.
Rudy, kata Hasto, juga telah menyampaikan masalah Gibran tersebut kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Sekarang Pak Rudy Solo kemarin sudah melaporkan ke Ibu Ketum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan,” pungkasnya.
