Problemnya, kata dia, antara lain karena oknum aparatur yang bertugas di lapangan dengan tugas utama untuk mencegah dan memberantas TPPO, justru ikut bermain sebagai beking atau calo yang terorganisir sebagaimana terjadi di Batam, yang membuat Romo Paschalis, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP), melakukan perlawanan secara hukum.
Karena itu, menurut William, SP IMPPI menyiapkan tim yang memfokuskan aktivitas advokasi dan bantuan sosialnya selama 6 bulan ke depan guna melakukan investigasi di lapangan, mencari tahu apa sebab utama atau apa akar masalanya dan bagaimana konfigurasi jaringan sindikat TPPO di hulu dan hilir bekerja dan mengapa negara seperti tidak mampu mencegah dan memberantas.
Sebelum dialog diakhiri, SP IMPPI minta dukungan pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud MD. Pangkalnya, kondisi penegakan hukum terkait TPPO, ujung tombaknya berada di tangan penegak hukum dan itu berarti berada di bawah koordinasi Menkopolhukam dan Gugus Tugas Pencegahan dan Pemberantasan TPPO (GT PP TPPO).
Berikutnya Desain Ulang Pencegahan TPPO
Adapun aktivis, politisi dan praktisi hukum asal NTT, Sebas Salang menyampaikan pandangan dan meminta pemerintah mendesain ulang pola penanganan dan pencegahan TPPO di lapangan.
Alasannya, kata Sebas Salang, meskipun pemerintah telah membuat kebijakan yang dicover dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan menempatkan aparatnya berlapis-lapis di lapangan, akan tetapi sindikat TPPO tetap jaya dan merajalela mendagangkan manusia Indonesia secara bebas tanpa hambatan.
“Ini jelas merendahkan martabat dan harga diri manusia Indonesia serta menurunkan harga diri dan wibawa negara di mata dunia, kedaulatan negara seakan-akan terbagi-bagi dan sebagian dikuasai oleh sindikat mafia perdagangan orang, buktinya mereka tidak bisa disentuh,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Karena itu, kata dia, forum dialog meminta agar pemerintah mendesain ulang pola dan struktur pencegahan/pemberantasan TPPO, benahi personalia atau aparatur dalam GT PP TPPO
“Copot Kolonel Bambang P. Priyanggodo dari BIN dan hentikan penyelidikan Romo Paschalis di Polda Kepri,” pungkas Sebas Salang.
