Menurut Marius, saat ini pemerintah provinsi sedang intensif menggelar rapat dengan sejumlah pihak terkait rencana konservasi di Pulau Komodo. Rapat ini membahas persiapan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terkait pulau yang menjadi habitat komodo itu.
Tahapan tersebut, akan dijalankan selama setahun. Penerapan rencana itu, nantinya bisa menyasar infrastruktur ke Pulau Komodo, menumbuhkan pohon endemik setempat, memindahkan warga lokal dan pedagang kaki lima (PKL) ke pulau di sekitar Pulau Komodo.
Setelah konservasi dilakukan dan pulau tersebut kembali tertata dengan baik, akan kembali dibuka untuk tujuan wisata. Namun, dia menggarisbawahi bahwa sistem wisata dan manajemen tata kelola di Pulau Komodo ke depannya akan berubah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Labuan Bajo mengatakan, jika ingin melihat Komodo, wisatawan bisa berwisata ke Pulau Rinca yang banyak Komodonya. Presiden juga mengisyaratkan Pulau Komodo akan dibuat lebih eksklusif, namun Pulau Rinca tidak.
Rancangan besar
“Rinca tetap punya hitungan daya dukung, berapa turis yang datang. Enggak mungkin kita buka silakan, silakan, enggak ada seperti itu,”Â? ujar Presiden Jokowi.
Kepala Negara menargetkan semua pembenahan di Pulau Komodo akan selesai maksimal dua-tiga tahun. “Jadi saat bandaranya jadi, runway-nya jadi, hotel-hotel mulai jadi, di sini juga siap,” ungkapnya.
Rancangan besar itu akan dibahas dalam suatu rapat terbatas. Orang nomor satu di pemerintahan Indonesia itu mengatakan, bahwa semua harus didesain dengan baik dan dikerjakan tidak parsial.
“Kita ini senangnya mengerjakan parsial, anggaran setahun Rp200 juta, Rp500 juta, jadi mau buat apa gitu. Jadi betul-betul dirancang, uang sekali keluar tapi dirancang, direncanakan, dan betul-betul dari turun di bandara sampai ke tempat-tempat tujuan ini betul-betul kelihatan sambung semuanya kira-kira itu,” kata Presiden Jokowi.
Namun, wacana relokasi terhadap masyarakat yang mendiami Pulau Komodo dinilai tidak beralasan, karena tindakan relokasi dinilai sebagai sesuatu kekeliruan besar yang dilakukan oleh Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengatakan berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2016 menegaskan bahwa unit pengelolaan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
“Penutupan Pulau Komodo dilakukan untuk menata ketersediaan pangan bagi Komodo agar performa Komodo tidak lemas. Selain itu, penutupan tersebut juga bertujuan untuk menata taman bunga agar terlihat lebih indah,” katanya.
Umbu Wulang menegaskan bahwa pernyataan Gubernur Laiskodat tentang penduduk liar adalah pernyataan yang tidak dapat dibenarkan, sebab masyarakat yang hidup dan menetap di Pulau Komodo tentu tidak memiliki hak atas kepemilikan lahan, karena Pulau Komodo telah ditetapkan sebagai Taman Nasional.
Tetapi, jika diurutkan ke belakang maka jelas bahwa sebelum penetapan Taman Nasional Komodo (TNK), Pulau Komodo merupakan hak ulayat masyarakat setempat. Namun, setelah ditetapkan sebagai TNK, masyarakat yang menetap di Pulau Komodo dianggap sebagai penduduk liar.
Umbu Wulang mengingatkan pemerintah agar upaya pelestarian Komodo tidak perlu dilakukan dengan cara merelokasi penduduk yang hidup secara turun-temurun di Pulau Komodo, tetapi sebaliknya menjadikan mereka sebagai benteng terdepan dalam upaya pelestarian Komodo. (Antara)
Halaman : 1 2
