Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga 13 Mei 2022, uang negara yang sudah dihabiskan untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp80,9 triliun.
Hal itu diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Senin (23/5).
Ia mengatakan, jumlah tersebut belum sebagian dari anggaran yang disediakan untuk penanganan COVID-19 dan PEN yang berjumlah Rp455,62 triliun.
Secara lebih rinci, demikian Sri Mulyani, realisasi sisi penanganan kesehatan sebesar Rp15,21 triliun dengan paling utama digunakan untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp11,6 triliun.
Kemudian, untuk insentif tenaga kesehatan Rp1,59 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan sebesar Rp1,2 triliun, dan penanganan COVID-19 melalui Dana Desa sebesar Rp0,8 triliun.
“Untuk penanganan kesehatan Rp15,2 triliun ini lebih rendah atau sangat rendah dibandingkan alokasi anggarannya dan kita tentu berharap ini masih bisa dijaga dengan tidak terjadi outbreak dari pandemi lagi,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu, untuk realisasi perlindungan masyarakat sebesar Rp51,09 triliun, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,24 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp18,8 triliun untuk 18,8 juta KPM.
Kemudian, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp6,1 triliun untuk 20,3 juta KPM, BLT Desa sebesar Rp8 triliun untuk 6,5 juta keluarga, Bantuan bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung sebesar Rp1,6 triliun bagi 991 ribu PKL, dan 880 ribu nelayan serta Kartu Pra Kerja sebesar Rp2,4 triliun bagi 665,6 ribu orang.
Selanjutnya, dari sisi penguatan pemulihan ekonomi, telah terealisasi sebesar Rp14,48 triliun, untuk program pariwisata sebesar Rp0,19 triliun.
Information and Communication Technology (ICT) Rp0,85 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp8,14 triliun, dan insentif perpajakan sebesar Rp5,2 triliun.
“Untuk pemulihan ekonomi dengan ekonominya sudah mulai kuat, tentu ini kita harapkan akan peranan APBN menjadi jauh lebih menurun karena kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha sudah mulai pulih,” terang Sri Mulyani.*
