Tingkat rasio elektrifikasi Kabupaten Manggarai, NTT telah mencapai 86,55% pada 2019.
Berdasarkan data Manggarai dalam Angka 2019 dan PLN Ruteng, dari 171 desa/kelurahan, sebanyak 148 desa sudah dialiri listrik, yang terdiri dari 136 desa beraliran listrik PLN dan 12 desa beraliran listrik non-PLN.
“Desa yang belum berlistrik sebanyak 23 desa dan akan diselesaikan 2020-2021,” tulis data tersebut seperti dikutip Tajukflores.com, Kamis (20/2).
Berdasarkan surat manajer PLN Unit Induk PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan kepada Bupati Manggarai No.0026/KON.03.01UP2K.FLORES/2019 perihal Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2019, Kabupaten Manggarai dibangun jaringan tegangan menengah dan rendah serta fasilitas lainnya di 9 kecamatan dan 38 desa.
Di samping itu ada juga program pengembangan jaringan yang saat ini pembangunannya tengah berjalan.
Dalam sidang paripurna DPRD Manggarai, Selasa (18/2), Bupati Manggarai Deno Kamelus menjelaskan wewenang pembangunan jaringan listrik. Menurutnya, urusan energi adalah urusan pemerintah provinsi.
Hal itu ditegaskan Bupati Deno saat menjawab pertanyaan anggota DPRD Manggarai, Zakarias Jerahat. Menurut Zakarias, ada dua desa di Kecamatan Ruteng yang belum dialiri listrik.
Deno mengatakan, Pemerintah Kabupaten Manggarai pada dasarnya sudah mempunyai program dalam rangka penurunan angka kemiskinan melalui sambungan listrik gratis kepada masyarakat miskin. Program tersebut, kata Deno dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi.
“Oleh karena itu, khusus berkaitan dengan penyambungan listrik untuk golongan rumah tidak layak huni, masyarakat berpenghasilan rendah, dibolehkan. Sudah ada MoU (nota kesepahaman) gubernur dengan bupati se-NTT. Sebatas itu saja,” kata Bupati Deno.
