Dan sejak penetapan Perda No 4 tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tirta Komodo maka praktik baik Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkup Perumda harus disesuaikan dengan regulasi-regulasi terbaru, di antaranya penyesuaian SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
Ia menambahkan, Peraturan Bupati terkait Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Tirta Komodo sedang digodok bersama Bagian Hukum Pemda Mangarai dengan bimbingan teknis dari BPKP Perwakilan NTT.
“Kami berterimakasih kepada jajaran BPKP Perwakilan yang berkomitmen untuk mendukung kemajuan Perumda,” ujar Direktur Perumda Air Minum Tirta Komodo, Man Klemens.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terpisah, Auditor BPKP Perwakilan NTT Hary Ridhoni Silalahi mengatakan, setelah penetapan Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perumda pun mengikuti regulasi-regulasi khusus tentang pengadaan barang dan jasa.
Saat ini baru satu Peraturan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan yakni tentang Direksi dan Dewan Pengawas. “Akan ada beberapa regulasi teknis lain yang akan ditetapkan termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, “ paparnya.
Pada intinya, sambung Harry, Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkup Perumda dilakukan sesuai dengan praktik-praktik terbaik dan mudah dilaksanakan oleh Perumda itu sendiri.
Halaman : 1 2