“Sehingga memerlukan kehati-hatian dan kewaspadaan semua pihak dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945, sebagi pilar-pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Lebih jauh Petrus mengatakan jika wacana wisata halal yang hendak diterapkan oleh Shana Fatina, Kepala BOP di Labuan Bajo, yang mendapat resistensi sangat luas dari masyarakat NTT dan Pemprov NTT termasuk masyarakat NTT diaspora.
“Kiranya membuka mata semua pihak untuk aktif menjaga NTT dan daerah manapun di Indonesia sebagai bagian integral dari NKRI agar bebas dari radikalisme, terorisme dan intoleransi yang sangat mengancam Ideologi negara yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945, jelas advokat Peradi ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Petrus sendiri mengapresiasi sikap tegas Gubernur NTT Viktor Laiskodat terkait wacana wisata halal tersebut.
“Sikap tolak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terhadap program wisata halal di Labuan Bajo adalah bagian dari sikap patriotisme dua orang pemimpin NTT yang wajib kita dukung, sehingga bukan saja program Wisata Halal yang ditolak akan tetapi seorang Shana Fatinanya-pun harus dipulangkan ke Jakarta, demi menjaga kondusifitas keberagaman budaya, etnis dan agama di NTT tidak terkoyak-koyak hanya karena kesalahan seorang Shana Fatina,” pungkasnya.
Halaman : 1 2
