UKT Mahasiswa Mahal, DPR: Tak Harus Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri!

Menurutnya, pendidikan tinggi menjadi kunci mewujudkan generasi emas, terutama dalam menghadapi persaingan tenaga kerja di era 4.0.

“Persaingan tenaga kerja ke depan tidak main-main. Oleh karena itu, pendidikan tinggi sangatlah penting bagi anak muda,” ujar Dede Yusuf dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Selasa (21/5).

Dede menyayangkan rasio penduduk Indonesia yang mengenyam bangku pendidikan tinggi masih rendah. Ia menilai negara lain telah bersaing meningkatkan kualitas pendidikan tingginya, sementara Indonesia masih berkutat pada pendidikan dasar dan menengah.

Lebih lanjut, Dede menuturkan bahwa akses pendidikan tinggi tidak hanya melalui Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Masyarakat juga dapat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Hal ini dikarenakan biaya kuliah di PTN dan PTS saat ini tidak terpaut jauh.

“PTN kok makin lama makin mahal, sementara PTS makin murah. Ini ada apa?” tanya Dede.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons terhadap tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) PTN yang dikeluhkan masyarakat.

Isu UKT yang dinilai tidak wajar ini telah mendorong Komisi X DPR memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (21/5), DPR meminta Nadiem merevisi Peraturan Mendikbud Nomor 2 Tahun 2024 yang dinilai menjadi penyebab naiknya UKT secara tidak wajar.

“Dalam Permendikbud itu, perguruan tinggi dibebaskan untuk menaikkan UKT tanpa batasan. Ini yang kami minta direvisi,” ujar Dede Yusuf.

Berdasarkan hasil RDP, Dede menyampaikan bahwa Nadiem Makarim berkomitmen untuk mengevaluasi UKT yang tidak rasional.

“Kita lihat satu minggu ke depan, mudah-mudahan sudah ada perubahan mengenai UKT ini,” ujar Dede.