“Pemerintah NTT berharap kenaikan UMP ini bisa dimanfaatkan secara minimal untuk kebutuhan para pekerja,” ucapnya.
Kepala Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Provinsi NTT, Silvya Peku Djawang, menyatakan bahwa pengawasan terhadap penerapan UMP dilakukan melalui jaring pengaman.
“Pengawasannya dilakukan pengawas ketenagakerjaan yang bertugas semua kabupaten/kota untuk mengawasi sistem pengupahan yang berlaku,” kata Silvya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menegaskan sistem pengawasan yang dikembangkan Kementerian Tenaga Kerja RI melalui aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) di dalamnya berisi berapa besar pengupahan yang diberikan masing-masing perubahan.
“Kami melakukan pengawasan dengan wajib lapor itu. Apabila ada perusahaan yang tidak sesuai dengan upah yang ditetapkan atau tidak ada struktur skala upah yang wajib diberikan oleh perusahaan dengan pekerja, maka kami akan berkoordinasi dengan lembaga yang bisa menyampaikan pengaduan ke serikat pekerja untuk disampaikan kepada pemerintah,” kata Silvya.
Halaman : 1 2
