Wacana ini dilontarkan pertama kali oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto.

Fikri menegaskan bahwa dana BOS memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menghadirkan pendidikan dasar tanpa kendala biaya pendidikan.

“Demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita,” kata Fikri dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/3).

P2G juga menolak keras rencana penggunaan dana BOS untuk program Makan Siang Gratis.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyatakan bahwa dana BOS saat ini masih kurang.

“Dana BOS itu sebagian besar dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya,” ungkap Iman.

P2G mengusulkan agar skema makan siang gratis tidak diambil dari anggaran pendidikan, termasuk dana BOS.

“Bicara gizi, kami harap gurunya juga mendapatkan asupan gizi. Itu perlu dipertimbangkan juga,” jelas Iman.

Fikri dan P2G mendesak pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain yang lebih tepat untuk program Makan Siang Gratis.

Fikri mengatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini seharusnya adalah meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memajukan kualitas pendidikan Indonesia.

“Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” jelas Fikri.