“Ya, kita siapkan (anggaran), itu tahun depan. Insya Allah ikuti undang-undangnya, kalau undang-undangannya selesai,” ujarnya.
Budi Awaluddin menyebut, warga Jakarta harus mencetak ulang KTP elektronik usai Jakarta berubah dari DKI menjadi DKJ.
Pencabutan status Jakarta sebagai ibu kota seiring dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait hal itu, Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tahun 2024 Jakarta tidak lagi menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sehingga seluruh pemilik e-KTP harus melakukan pencetakan ulang,” kata Budi.
Budi menyebutkan, ada sekitar 8 juta penduduk Jakarta yang wajib melakukan pencetakan ulang KTP elektronik tersebut.
“Diperkirakan untuk tahun 2024 kebutuhan blangko di DKI dengan wajib KTP kita 8 juta,” ujarnya.
Lantaran itu, kata dia, Dirjen Dukcapil akan bersurat ke Pj Gubernur terkait blangko KTP untuk melakukan hibah sebanyak 3 juta keping untuk kesiapan 2024.
“Mudah-mudahan ini bisa disetujui karena ini untuk kepentingan masyarakat,” kata Budi.
Penulis : Nick Tolen
Editor : Nick Tolen
Halaman : 1 2
