Labuan Bajo – Bidang Pengembangan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), bersama dengan Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia (ISTC) dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), melakukan FGD pengukuran Implementasi Pencapaian Standar Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.
Acara yang berlangsung selama 4 hari, mulai dari Rabu, 8 November 2023 hingga Sabtu, 11 November 2023, bertujuan untuk mendorong Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang berkelanjutan.
Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Labuan Bajo sebagai DPSP yang berkelanjutan, terlebih Labuan Bajo adalah destinasi yang memiliki potensi yang sangat besar baik dari segi kekayaan alam, budaya, dan ekonomi kreatif.
“Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas secara nasional. Sehingga Labuan Bajo harus memenuhi standar pariwisata berkelanjutan yang berlaku,” kata Giri Adnyani dalam sambutannya saat membuka kegiatan ini pada Rabu lalu.
Giri Adnyani juga menjelaskan bahwa pengukuran indikator pariwisata berkelanjutan ini merupakan langkah kunci untuk menentukan dan mengevaluasi sejauh mana penerapan indikator-indikator pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.
“Hasil pengukuran ini akan memberikan pandangan yang jelas tentang area-area yang memerlukan perbaikan dan perhatian khusus,” lanjutnya.
Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan kepariwisataan yang mengacu pada keberlangsungan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya, dan kekayan alam agar dapat terus dimanfaatkan hingga masa yang akan datang.
Frans Teguh, Plh. Ketua Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia (ISTC), menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat.
