4 Calon Anggota KPPS Terciduk Bawaslu Mabar Ikut Kampanye Paslon Edi-Weng di Lembor

Labuan Bajo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat mengungkapkan temuan mengejutkan terkait empat calon anggota petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang terlibat dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat nomor urut 2, Edistasius Endi-Yulianus Weng (Edi-Weng).

Kegiatan kampanye tersebut berlangsung di Desa Daleng Kampung Pela, Kecamatan Lembor, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Mabar, Frumensius Menti, keempat calon KPPS tersebut saat ini sedang dalam proses lolos administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mabar sebelum penetapan dan pelantikan yang dijadwalkan pada 7 November mendatang.

“Hasil koordinasi dengan KPU tadi mereka masih lolos seleksi administrasi dan tanggal 7 November baru penetapan dan pelantikan,” kata Frumensius Menti dalam keterangan tertulis pada Selasa (22/10) sore.

Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Bawaslu Mabar, kampanye tersebut dilakukan dalam format pertemuan terbatas dari pukul 15.00 hingga 17.30 Wita.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Desa Daleng dan Panwascam Lembor menemukan bahwa empat calon anggota KPPS TPS 06 Desa Daleng, yakni Kletus Narut, Maximus Nurdin, Rikardus Grivan, dan Yermina Agusta Tote, terlibat dalam kegiatan tersebut.

Frumensius menjelaskan bahwa Maximus Nurdin berperan sebagai pemilik tempat kampanye, sementara Yermina Agusta Tote terlihat mengalungkan selendang kepada calon bupati dari Paslon Nomor 2.

Kletus Narut dan Rikardus Grivan juga terlihat aktif sebagai peserta dalam kampanye tersebut.

Atas temuan ini, Panwascam Lembor telah mengajukan surat saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Lembor untuk melakukan pergantian terhadap calon anggota KPPS TPS 06 Desa Daleng, mengingat indikasi ketidaknetralan keempat calon dalam tahapan pilkada.

“Untuk melakukan pergantian karena keempat calon tersebut diindikasikan ketidaknetralan dalam tahapan pilkada” pungkasnya.