Jakarta – Sebanyak 624 penerima program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dinyatakan tidak sesuai dengan data kependudukan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, pada hari Selasa (12/3).

Program KJMU digagas oleh Anies Baswedan untuk membantu mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Besaran beasiswa berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp9 juta per semester.

Menurut Budi, total yang mendapatkan KJMU dari Pemprov DKI tercatat sebanyak 19.041 orang.

“Salah satu ketidaksesuaiannya terkait dokumen kependudukan sesuai dengan domisili,” ujarnya.

Selain itu, pemadanan juga tidak sesuai dengan data sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) terpusat. Serta ketidakcocokan pekerjaan kepala keluarga penerima KJMU.

Karena itu, Budi menegaskan pihaknya terus berupaya untuk menyediakan basis data kependudukan yang akurat. Sehingga, program-program bantuan sosial Pemprov DKI dapat disalurkan dengan tepat.

Secara rinci, 577 penerima KJMU orang perlu dilakukan verifikasi berdasarkan padanan data kependudukan sesuai domisili.

Misalnya karena pindah keluar DKI (329 orang), tidak dikenal (125 orang), dan tidak diketahui keberadaannya (119 orang).

Kemudian 33 orang berdasarkan pekerjaan KK yang tidak berpenghasilan rendah seperti karyawan, dosen, konsultan, atau PNS. Terakhir 14 orang lainnya tidak sesuai berdasarkan padanan data SIAK Terpusat.

Menurut Budi, ketidaksesuaian domisili merupakan yang paling banyak ditemukan.

“Karena itu, kami mengimbau agar tertib administrasi kependudukan,” ucapnya.

Diketahui, isu pencabutan KJMU oleh Pemprov DKI Jakarta memicu keresahan di kalangan mahasiswa. Akun media sosial X UNJ Secret Message melaporkan 12 ribu mahasiswa terancam berhenti kuliah akibat beasiswa mereka diblokir secara sepihak.

Netizen ramai-ramai mengkritik kebijakan ini di media sosial, bahkan menuding PJ Gubernur Heru Budi Hartono sebagai dalang di baliknya.

Mahasiswa menuntut dialog dengan PJ Gubernur dan transparansi dalam penetapan Desil atau tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Alif Rizki, salah satu penerima KJMU, mengungkapkan kekhawatirannya. Beasiswa ini sangat membantu biaya kuliahnya, dan pencabutannya membuatnya harus mencari pekerjaan tambahan.