Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap anomali bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di saat musim hujan masih berlangsung, beberapa daerah justru mengalami bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan.

Bencana hidrometeorologi merupakan fenomena bencana alam yang diakibatkan oleh proses atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi). Bencana ini dapat berupa banjir, kekeringan, badai, gelombang panas, dan lainnya.

“Kalau kita melihat fenomena di luar Sumatra Barat. Ini yang dikhawatirkan itu bencana hidrometeorologi kering,” kata Suharyanto saat rapat koordinasi penanganan bencana di Kota Padang, Senin (11/3).

Baca Juga:  Bupati Deno Lantik Anglus Angkat Sebagai Penjabat Sekda Manggarai

Meskipun BMKG memprediksi hujan masih akan turun hingga akhir 2024, BNPB mencatat empat titik di Riau mengalami kebakaran hutan dan lahan.

“Inilah anomali negara kita. Di Sumbar yang tiap tahun gempa, erupsi, banjir dan longsor, namun, di provinsi sebelah terjadi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Saat ini pemerintah justru lebih khawatir menipisnya pasokan air. Akibat bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan.

“Justru pemerintah khawatir ketersediaan air. Dalam rangka produktivitas pertanian,” ucapnya.

Bencana kekeringan tersebut perlu diwaspadai semua daerah termasuk Provinsi Sumbar. Sebab hal itu akan berdampak pada ketersediaan pasokan pangan.

Dalam rapat koordinasi penanganan bencana BNPB mengingatkan kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait. Ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa status tanggap dan siaga darurat tidak akan berlangsung lama.

Baca Juga:  Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Ibu Muda Pengusaha Ayam Goreng, Bayi yang Diculik Selamat

“Sebab, hal itu bisa berdampak pada pelayanan. Serta penanganan dalam kondisi darurat,” katanya.

Apalagi BNPB sempat menerima informasi distribusi bahan makanan dan kebutuhan dasar bagi korban banjir dan longsor yang tidak lancar. Oleh karena itu pemerintah harus bisa memastikan tidak ada warga yang belum mendapatkan bantuan logistik.

“Saya mengharapkan pemerintah daerah termasuk TNI dan Polri bisa menerobos berbagai kendala di lapangan. Termasuk daerah yang terisolir dengan mengerahkan alat berat,” ujarnya.