Beni Nurdin dan 2 Wakilnya Resmi Pimpin DPRD Manggarai Barat, Ini Pesan Mereka

Labuan Bajo – Tiga pimpinan baru DPRD Manggarai Barat (Mabar) periode 2024-2029 resmi dilantik di ruang paripurna Gedung DPRD Mabar, Selasa (5/11/2024) pagi. Pelantikan yang dilaksanakan dengan pengucapan sumpah jabatan itu dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini.

Pjs Bupati Manggarai Barat, Ondy Christian Siagian, turut hadir dalam acara tersebut, bersama sejumlah pejabat daerah lainnya. Acara ini juga disaksikan oleh anggota DPRD yang baru terpilih dan masyarakat setempat.

Dalam acara tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Mabar, David Edward Rego, membacakan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor: 100.1.2/942/Pemkes yang menetapkan pengangkatan pimpinan dewan yang baru.

Berdasarkan keputusan tersebut, Benediktus Nurdin (Beni Nurdin) dilantik sebagai Ketua DPRD, sementara Rikardus Jani dan Sewargading S.J. Putera masing-masing dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD.

Ketua DPRD Manggarai Barat yang baru dilantik, Benediktus Nurdin, dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan yang diembannya bukan hanya sekedar kehormatan, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan kerja keras dan kerjasama tim. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi demi kemajuan daerah.

“Mengingat kami bukanlah pribadi super yang menunaikan tugas semudah membalikkan telapak tangan, melainkan terletak pada kerja sama dan sama-sama kerja keras tiga mata rantai pilar pembangunan, yakni pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil,” ujar Beni Nurdin.

Senada dengan Beni, Pjs Bupati Mabar, Ondy Christian Siagian, berharap pelantikan ini menjadi awal yang baik bagi pimpinan DPRD yang baru untuk bersinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Mabar. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara legislatif dan eksekutif.

“Sinergitas adalah salah satu pilar pembangunan yang penting, apalagi dengan begitu padatnya agenda yang harus diselesaikan bersama. Kami berharap DPRD dapat memperkuat fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran demi menghasilkan produk legislasi yang relevan untuk pembangunan Mabar,” katanya.

Tantangan dan Harapan dari Aktivis Masyarakat

Meski begitu, pelantikan tersebut tidak lepas dari sorotan sejumlah pihak, termasuk aktivis masyarakat. Doni Parera, seorang aktivis setempat, menilai ada tantangan besar bagi DPRD Manggarai Barat yang baru dilantik, terutama dalam membangun sinergi yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif.

Menurut Doni, publik jangan terlalu berharap banyak akan adanya dinamika berbobot, mengingat para pimpinan DPRD yang baru memiliki latar belakang politik yang serupa dengan eksekutif.

“Ketika pucuk pimpinan utusan rakyat untuk bersuara kepada pemerintah punya bendera politik yang sama dengan eksekutif, pesimisme sulit ditepis,” ujar Doni kepada Tajukflores.com.

Doni juga menambahkan bahwa selama ini Kabupaten Mabar lebih bergantung pada pembangunan dari pemerintah pusat, yang menurutnya mengurangi kemandirian daerah.

Ia menilai penting bagi DPRD yang baru untuk memperjuangkan otonomi daerah yang lebih kuat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui pengelolaan Taman Nasional Komodo.

“Tantangan untuk ketua DPRD Mabar yang baru adalah untuk dapat ‘membantah’ pesimisme, dengan menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Tugas berat bagi DPRD adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok atau kepentingan politik semata,” pungkasnya.