Jokowi menjelaskan bahwa AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, dan menyoroti prestasinya di bidang militer serta riwayat pendidikannya di luar negeri.
“Jadi pertama, ini urusan yg berkaitan dengan menteri ATR/BPN, mas Agus Harimurti Yudhoyono kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).
AHY memiliki tiga gelar master, termasuk di Nanyang Technological University, Singapura, dan Harvard University, Amerika Serikat, serta meraih predikat Summa Cum Laude di Webster University dan US Army Command and General Staff College.
“Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR/BPN, ini urusan manajemen, saya kira beliau akan sangat siap,” tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah sebuah keraguan, melainkan berdasarkan pertimbangan kualifikasi dan kesiapan AHY untuk menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang mengatakan partainya tidak ikut campur dalam keputusan presiden terkait penyusunan Kabinet Indonesia Maju karena hal tersebut merupakan hak prerogatif dari seorang Kepala Negara.
“Partai kami tidak akan mencampuri hak prerogatif presiden. Kami mengawal pemerintahan selama ini sesuai aturan. Itu komitmen partai kami. Pemerintahan untuk rakyat,” ujar Junimart kepada wartawan pada hari Rabu.
Junimart menambahkan bahwa partainya mengawasi kinerja AHY, yang juga merupakan mitranya di Komisi II DPR RI. Dia berharap AHY dapat cepat beradaptasi sehingga masalah pertanahan di Indonesia dapat segera terselesaikan.
“Yang paling pokok seorang menteri yang ditempatkan di ATR/BPN menurut saya sebelumnya wajib paham tata kelola menyangkut pertanahan dan tata ruang serta pembenahan internalnya untuk kerja lebih baik ke depan,” katanya.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Presiden Jokowi juga melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) bersama dengan pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN. Pelantikan keduanya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2024.
Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menandai berakhirnya posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Jokowi selama hampir 10 tahun. Partai Demokrat sebelumnya sering menegaskan posisinya sebagai partai oposisi sejak Jokowi menjabat sebagai presiden pada periode 2014-2019 dan 2019-2024.
Namun, situasi politik pada Pemilu 2024 menyebabkan Partai Demokrat bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Jokowi. Hal ini menjadi pertimbangan bagi Partai Demokrat untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada tahun terakhir kepemimpinan mereka.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.