Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta Pemerintah melakukan pengangkatan tenaga honorer K2 tanpa tes menjadi ASN. Ia menyebut sebanyak 2,3 juta honorer membutuhkan kepastian pengangkatan menjadi ASN sesuai UU ASN Nomer 20 Tahun 2023.

“Orang yang sudah lama mengabdi contoh K2, saya berharap K2 itu janji Pemerintah, kalau janji utang, harus dibayar. Artinya, pertama yang K2 tidak perlu pakai tes, kedua mereka yang sudah menjadi honorer, 10 tahun, 20 tahun,” ujar Guspardi kepada wartawan di DPR, Jumat (21/6).

Guspardi menyatakan, jika harus ada tes bagi honorer maka diharapkan dibedakan dengan tes ASN jalur umum. Ia juga mendorong ‘passing grade’ tenaga honorer K2 yang menjadi ASN dibedakan lebih tinggi dari ASN jalur umum.

“Mereka itu sungguh lama penantiannya agar diangkat menjadi ASN, apakah PPPK dan lain sebagainya. Karena itu, bentuk tesnya harus dibedakan dengan yang baru saja tamat dari kuliah, ‘passing grade’ juga harus dibedakan.” katanya.

Komisi II DPR RI sebelumnya telah melakukan rapat dengan Menpan RB terkait prioritas pengangkatan honorer menjadi ASN. Pengangkatan 2,3 juta honorer menjadi ASN direncanakan paling lambat hingga akhir 2024.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyatakan pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS K2. Tepatnya di tahun 2024 ini.

Hal itu disampaikan MenPANRB dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI pada 16 Juni 2024. Ia menjelaskan rekrutmen CPNS K2 akan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh BKN.

“Data tersebut akan diserahkan oleh BKN kepada instansi terkait. Untuk selanjutnya diproses dalam seleksi CPNS K2,” ujar Menteri Anas.