Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Wakil Bupati Manggarai, Bawaslu Bungkam?

Ruteng – Dugaan tindak pidana pemilu yang melibatkan Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, masih menjadi misteri. Diketahui, sebelumnya Panwascam Kecamatan Langke Rembong menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Heribertus saat menghadiri kampanye Partai Golkar di Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong saat masa kampanye Pemilu lalu.

Menurut temuan Panwascam Langke Rembong, Wakil Bupati Manggarai menghadiri kampanye tersebut dengan kendaraan dinas, melanggar ketentuan Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa pejabat seperti bupati dan wakil bupati yang ingin melakukan kampanye harus mengajukan izin cuti kepada gubernur dan menteri terkait, serta menyertakan jadwal dan tempat kampanye paling lambat 12 hari kerja sebelumnya.

Permohonan cuti sendiri memuat antara lain jadwal dan jangka waktu kampanye pemilu, serta tempat dan/atau lokasi kampanye pemilu. Permohonan izin cuti harus diajukan paling lambat 12 hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye pemilu.

Dikonfirmasi terpisah, Panwascam Kecamatan Langke Rembong, Teddy Jeo, mengungkapkan bahwa kasus tersebut telah diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai. Teddy juga tidak banyak memberikan keterangan dan meminta agar ditanyakan langsung pada Bawaslu.

“Selamat malam kaka, penanganan pelanggarannya ditangani bawaslu Kabupaten Manggarai, silahkan ditanyakan ke Bawaslu,” jawab Teddy melalui pesan singkat kepada Tajukflores.com beberapa hari lalu.

Sampai berita ini diturunkan, Bawaslu Manggarai tidak kunjung merespon pertanyaan Tajukflores.com disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, Yohanes Manasye.

Pimpinan DPRD Manggarai Timur Divonis Penjara Terkait Pelanggaran Kampanye

Sementara itu, terkait pelanggaran kampanye, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan vonis penjara selama satu bulan terhadap Damu Damianus, Wakil Ketua II DPRD Manggarai Timur.

Hal ini terkait dengan kasus pelanggaran kampanye yang terjadi saat pemilihan pada 14 Februari lalu. Mengutip Floresa.co, vonis PN Ruteng dibuat pada 5 Maret 2024 lalu.

Ketua Majelis Hakim, I Made Hendra Satya Dharma, menyatakan bahwa Damu terbukti melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran ini berhubungan dengan penggunaan mobil dinas yang ditempeli atribut kampanye oleh Damu selama masa kampanye.

Pasal 521 UU tersebut mengatur tentang larangan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye, dengan ancaman hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda hingga Rp24 juta. Sementara itu, Pasal 280 ayat 1 huruf h melarang penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.

Dalam putusannya, PN Ruteng menjatuhkan vonis satu bulan penjara dan denda sebesar Rp3 juta kepada Damu Damianus, dengan ancaman tambahan subsider dua bulan penjara.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Manggarai, Hero Ardi Saputro, yang menuntut penjara selama enam bulan dan denda Rp3 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Hero Ardi Saputro, dalam tanggapannya terhadap vonis tersebut, menyatakan bahwa dia masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Hakim memberikan waktu tiga hari bagi jaksa untuk memutuskan langkah selanjutnya.

Sebagai informasi tambahan, Damu Damianus ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 6 Januari, setelah dilaporkan menggunakan mobil dinas yang ditempeli atribut kampanye saat berkampanye di Kampung Melo, Dusun Melo, Kecamatan Lamba Leda Selatan.

Selain itu, Damu juga gagal terpilih kembali dalam Pileg 2024, dengan hanya meraih 368 suara dari daerah pemilihan (dapil) II. Dapil ini mencakup Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur.

Damu hanya meraih 368 suara, sementara peraih suara terbanyak adalah Daniel Jampang dengan 672 suara.

Dengan total jumlah suara partai 1.572, Perindo dari daerah pemilihan II gagal mendapat jatah kursi DPRD Manggarai Timur.