Ketua DPRD Manggarai Barat Minta Pemda Jadikan BumDes sebagai Pengecer Pupuk Subsidi

Labuan Bajo – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, Martinus Mitar, meminta pemerintah daerah setempat agar semua Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di daerah itu menjadi pengecer pupuk subsidi.

Menurut Marten, BumDes merupakan bagian dari tangan panjang institusi pemerintahan desa yang berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

“Doronglah setiap bumdes-bumdes setiap desa itu menjadi pengecer pupuk tidak mesti pengecer lain. Supaya masyarakat itu berhubungan dengan pemerintah desa untuk mendapatkan pupuk subsidi,” kata Marten dalam keterangannya kepada Tajukflores.com, Senin, 15 Januari 2024.

Marten khawatir persoalan pupuk menjadi beban bagi masyarakat di tengah berhadapan dengan El Nino yang berkepanjangan.

Selain itu, sejumlah irigasi sedang diperbaiki, sehingga para petani di Manggarai Barat tidak bisa menanam karena air tidak bisa teraliri ke sawah.

Kondisi ini menurutnya, pemerintah mesti mengambil langkah. Hal ini, kata dia, menjadi penting karena menyikapi dinamika persoalan petani yang sering dihadapi petani dari dulu sampai sekarang selalu kendalanya di soal pupuk dan menjadi hambatan.

Problemnya, kata dia, setiap kecamatan di daerah itu berhubungan dengan satu pengecer. Ia menjelaskan, agar mengantisipasi dinamika pengecer yang menimbulkan persoalan maka pemerintah ambil langkah solusi.

“Maka langkah solusinya adalah diminta kepada pemerintah ke depan agar semua BumDes itu menjadi pengecer (pupuk) subsidi, aman itu,” beber Marten.

Ia berharap agar langkah antisipasi berjalan dengan baik harus dibuatkan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan bupati (Perbub).

“Sehingga harapan saya supaya lebih mempermudah ke masyarakat untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi maka saya meminta kepada pemerintah daerah berikan kebijakan atau aturan peraturan bupati agar pengecer pupuk bersubsidi itu dilakukan oleh BumDes. Kalau ini terjadi saya yakin masyarakat tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi karena berhubungan dengan pemerintah desa,” jelasnya.