Jakarta – Komisi II DPR RI hari ini menyetujui 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten dan kota untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Persetujuan ini didapat setelah mendapat persetujuan dari sembilan fraksi di Komisi II DPR dan Kementerian terkait.

“Saya izin meminta persetujuan kepada seluruh fraksi, anggota komisi II, apakah dapat menyetujui RUU 26 kabupaten/kota ini pada tingkat I di komisi II? Selanjutnya kita teruskan untuk diambil putusan tingkat II disahkan pada Rapat Paripurna, setuju ya,” kata Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Komisi II DPR, di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kamis (27/6).

Baca Juga:DPR: Tak Ada Aturan Penggantian Semua Anggota KPU RI Gegara Kasus Cabul Hasyim Asy’ari

Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal mengatakan, RUU Kota terdiri atas 3 bab dan 9 pasal. Bab 1 terdiri atas dua pasal, definisi provinsi kota dan kecamatan, dan tanggal pembentukan kota.

“Bab II, cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, dan karakteristik kabupaten. Di mana terdiri dari empat pasal yang mengatur,” kata Syamsurizal.​

Baca Juga:DPR Soroti Permintaan Penambahan Pegawai Kementerian HAM oleh Menteri Natalius Pigai Jadi 2.544 Orang

“Antara lain, satu, nama dan jumlah kecamatan, dua, batas daerah, tiga, ibu kota kabupaten. Kemudian, empat karakteristik kabupaten, sedangkan Bab III ketentuan penutup,”.

Keputusan tersebut disetujui oleh Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Bappenas, hingga perwakilan Komite I DPD RI.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut menghadiri persetujuan 26 RUU tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau

2. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung

3. RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung

Baca Juga:‘No Viral, No Justice’ Jadi Tantangan Bagi Anggota DPR, Kata Puan Maharani

4. RUU tentang Lampung Utara di Provinsi Lampung

5. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi

Baca Juga:DPR RI Tetapkan Pimpinan 11 Komisi, Titiek Soeharto Jadi Ketua Komisi IV

6. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi

7. RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi

8. RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi

9. RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau

10. RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau

11. RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau

12. RUU tentang Kabupaten Indragiri hulu di Provinsi Riau

13. RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat

14. RUU tentang Kabupaten limapuluh kota di Provinsi Sumatera Barat

15. RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat

16. RUU tentang Kabupaten agam di Provinsi Sumatera Barat

17. RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat

18. RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat

19. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat

20. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat

21. RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat

22. RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat

23. RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat

24. RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat

25. RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

26. RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat.