Tajukflores.com – Warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Aliansi Nusa Tenggara Timur Menggugat akan mengadakan aksi unjuk rasa (demo) di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 12 Juli 2024.
Aksi unjuk rasa ini direncanakan dimulai pukul 13.00 WIB dan diperkirakan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang peserta.
Demo ini merupakan respons terhadap pengumuman seleksi calon siswa Akademi Kepolisian di Polda Nusa Tenggara Timur (Akpol Polda NTT) yang dinilai sarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Seleksi tersebut memicu kekecewaan mendalam karena jumlah kelulusan putra-putri NTT sangat minim dibanding daerah lain.
Oleh sebab itu, Aliansi Nusa Tenggara Timur Menggugat mengundang seluruh masyarakat dan organisasi kedaerahan untuk hadir dan berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa ini.
“Demikian undangan aksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan banyak terima kasih,” kata Manche Kota, salah satu koordinator aksi, dikutip Tajukflores.com, Kamis (11/7).
Sebelumnya, media sosial dan grup WhatsApp warga NTT diramaikan dengan gelombang protes dan sindiran terkait pengumuman nama-nama calon taruna (catar) Akpol dari panitia daerah Polda NTT untuk Tahun Anggaran (TA) 2024.
Dari 11 nama yang diumumkan, diduga hanya tiga yang merupakan putra daerah NTT, sementara lainnya berasal dari luar NTT.
Hal ini memicu pertanyaan tentang objektivitas dan keadilan dalam proses seleksi karena adanya dugaan permainan orang dalam (ordal) alias nepotisme.
Munculnya dugaan nepotisme semakin diperkuat dengan lolosnya anak Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga.
Tak pelak, netizen pun memplesetkan NTT menjadi ‘Nusa Tempat Titipan’, bahkan mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menganulir hasil seleksi dan memeriksa Kapolda NTT.
Dalam tanggapannya, panitia daerah Polda NTT menyatakan bahwa mereka tidak melibatkan pengawas eksternal sejak awal dalam proses seleksi taruna Akpol tahun ini, yang mungkin menjadi faktor dalam ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat.
Panitia menegaskan bahwa biasanya proses seleksi dilakukan dengan transparan dan akuntabel, melibatkan pengawas internal dan eksternal.
Hal senada juga disampaikan Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy. Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa proses pendaftaran peserta seleksi siswa catar Akpol tahun 2024 dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Siapa saja boleh mendaftar, dan tidak ada yang ditutup-tutupi selama proses seleksi,” ujar Ariasandy di Kupang, Senin (8/7), dikutip dari Antara.
Mantan Kapolres Timor Tengah Selatan (TTS) itu mengatakan bahwa dari tiga kuota reguler itu terdapat tiga peserta yang lahir dan besar di NTT dan dinyatakan lolos ke pusat.
“Lalu ada dua orang yang sejak SD sudah tinggal di NTT, sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa kurang prioritaskan putra dan putri NTT,” tegas Ariasandy.
Dalam proses perekrutan, lanjut Ariasandy, pengawasan dilakukan secara ketat, tidak hanya dari internal Polda NTT, tetapi juga dari pihak eksternal, mulai dari jurnalis, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, LLDikti, Bidang Meteorolog.
Bahkan, kata dia, setelah ujian selesai hasil ujian langsung diumumkan, saat peserta ujian keluar dari ruangan ujian, sehingga setiap peserta bisa mengetahui hasil ujian masing-masing.
Hal ini, ujar Ariasandy, dilakukan agar jika ada yang tidak puas dengan hasil ujiannya bisa langsung mengajukan protes di lokasi ujian kepada panitia.
Ariasandy juga menambahkan bahwa ujian dilaksanakan sistem CAT menggunakan fasilitas laboratorium komputer di sejumlah sekolah di Kota Kupang.
Ujian psikologi dan akademik dilakukan menggunakan sistem CAT menggunakan fasilitas lab komputer di sejumlah sekolah di Kota Kupang.
Menurut Ariasandy, dalam proses penerimaan taruna Akpol juga mekanismenya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada yang bisa melakukan intervensi atau mempengaruhi hasil yang ada.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.