Labuan Bajo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan setiap calon legislatif (caleg) terpilih baik DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk melaporkan harta kekayaan sebelum dilantik.
Ketua KPU Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Krispianus Bheda mengatakan hal itu merupakan perintah Pasal 52 PKPU Nomor 6/2024, yang mewajibkan calon terpilih melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.
“Karena memang ada warning dari KPK untuk memastikan semua calon DPRD terpilih harus melaporkan harta kekayaan pejabat negara ke LHKPN,” kata Kris kepada wartawan di sela kegiatan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat 2024, di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, Kamis (2/5).
Kris mengatakan laporan harta kekayaan dari caleg terpilih itu disampaikan kepada KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Ia menyebut pelantikan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada Agustus 2024 mendatang.
“Jadi, 21 hari sebelum hari pelantikan itu sudah harus sampaikan kepada kita,” ungkapnya.
Ia mengingatan KPU tidak akan mencantumkan nama caleg terpilih untuk dilantik bila tidak melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
“Konsekuensinya adalah KPU tidak mencantumkan nama calon yang bersangkutan untuk dilantik jika tidak melaporkan harta kekayaan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.