Tajukflores.com – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDP), Deddy Yevri Sitorus, memberikan tanggapan menohok terhadap tudingan Relawan Pro Jokowi (Projo) yang menyatakan bahwa desakan mundur Menkominfo Budi Arie Setiadi berasal dari kelompok pendukung calon presiden yang kalah di Pilpres 2024.
Deddy Sitorus merasa heran dengan Projo yang menilai desakan masyarakat agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo sebagai upaya politisasi.
Padahal, kata dia, desakan agar Budi Arie mundur dari posisinya sebagai Menkominfo bukanlah semata-mata persoalan politik praktis, melainkan terkait dengan tanggung jawab dan kemampuan menjalankan tugas, terutama setelah insiden kebocoran data di PDN.
“Laskar Projo protes katanya persoalan data nasional kita yang bocor itu dipolitisasi. Eh tong, jabatan menteri itu jabatan politik ya. Jadi politik itu urusan republik, urusan rakyat, semua boleh berkomentar. Kenapa Anda tarik-tarik jadi soal kalah atau menang pilpres?” ujar Deddy dalam sebuah video pendek yang beredar di X, dikutip Tajukflores.com, Selasa (2/7).
Deddy juga mengingatkan bahwa bukan hanya dari kelompok tertentu saja yang mempertanyakan kinerja Budi Arie Menkominfo. Dalam rapat di Komisi I DPR RI misalnya, sejumlah fraksi, termasuk Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kinerja Budi Arie.
“Jadi, jangan kayak anak kecil! Menteri lo emang pantas mundur, karena apa, nggak capable. Itu aja. Bukan ngaku salah ya kan tanggungjawabnya dimana? Kalau di luar negeri udah mundur. Ya, malu dikit tong,” sindir Deddy Sitorus.
Ia menegaskan bahwa masalah yang dihadapi adalah urusan politik dan pemerintahan, yang merupakan urusan rakyat.
“Dikit dikit pilpres, dikit-dikit politik. Urusan pemerintah ya urusan rakyat, urusan politik lah. Masa urusan agama, urusan sosial? Ngak mudeng lu, parah!” tegas Deddy.
DPR Kecewa dengan Budi Arie
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI, Sturman Panjaitan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Menkominfo Budi Arie Setiadi, atas kegagalan menyampaikan penyebab peretasan pada server PDN.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, Budi Arie tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana server PDN bisa diretas.
Politikus PDIP ini menilai bahwa Budi Arie hanya fokus pada peringkat Indonesia yang terendah dalam terimbas serangan siber ransomware, tanpa menggali pokok permasalahan terjadinya peretasan tersebut.
“Tapi yang saya lihat, beliau hanya menjelaskan penanganan setelah terjadi masalah. Ini membuat saya berpikir, kayaknya Kominfo tidak mau tahu masalah ini,” ujar Sturman di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).
Menurut Sturman, dari berbagai penjelasan yang diberikan Budi Arie, semuanya hanya berkutat pada peringkat dunia Indonesia tanpa menyingkap penyebab konkret dari peretasan tersebut.
Ia menyayangkan sikap menteri yang lebih memilih untuk mengesampingkan esensi masalah sesungguhnya dalam peretasan server PDN.
“Ini agak membuat saya bertanya, mengapa beliau hanya fokus pada kondisi global dan peringkat Indonesia, tanpa menjelaskan penyebabnya. Karena tanpa mengetahui penyebabnya, kita tidak bisa memahami masalah ini,” tegas Sturman.
Respon Projo
Projo sebelumnya menuding bahwa desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya akibat peretasan PDN berasal dari kelompok pendukung calon presiden yang kalah pada Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, menyatakan tudingan tersebut berdasarkan hasil monitoring Projo dalam beberapa waktu terakhir.
“Hasil monitoring kami menunjukkan bahwa kelompok tokoh ini berasal dari sisa-sisa pendukung capres yang kalah pada Pilpres Februari 2024 lalu. Tidak menggambarkan kedewasaan berpolitik dari pengamatan atas kata-kata yang digunakan,” kata Handoko dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
Handoko menyampaikan keprihatinannya atas sikap sebagian tokoh di media sosial yang menurutnya mempolitisasi dan memanfaatkan keadaan untuk menyerang Budi Arie, yang juga Ketua Umum Projo.
“Menyerang Menkominfo Budi Arie Setiadi, Ketum Projo, dengan tujuan-tujuan politik sempit. Mereka memilih secara aktif menyudutkan pemerintah dan membuat kekeruhan opini publik,” ujar Handoko.
Handoko menjelaskan bahwa monitoring yang dilakukan Projo tidak menyasar satu atau dua nama, tetapi sejumlah tokoh yang diidentifikasi sebagai pihak yang secara politik berseberangan dalam Pilpres 2024.
“Itu adalah justru tokoh-tokoh yang kami identifikasi adalah mereka-mereka yang secara politik kemarin berseberangan dalam konteks Pilpres 2024, sehingga teman-teman, kami di Projo menyimpulkan bahwa ada unsur sisa-sisa residu dari Pilpres 2024,” kata Handoko.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.