Tajukflores.com – Pengamat penerbangan Alvin Lie mengeluarkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah yang akan menambahkan iuran pariwisata pada harga tiket pesawat yang diatur dalam Perpres Dana Pariwisata Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund.
Iuran pariwisata ini seakan menempatkan konsumen sebagai ‘sandal jepit’ untuk menopang kebijakan pemerintah yang seharusnya ditanggung secara proporsional.
Padahal, kata Alvien Lie, terdapat menteri yang selama kerap mengeluhkan tingginya harga tiket pesawat yang dinilai menghambat pertumbuhan industri pariwisata.
“Ada menteri yang gemar teriak bahwa harga tiket pesawat mahal. Menghambat pariwisata,” ujar Alvin Lie di akun X @alvinlie21, dikutip Tajukflores.com, Selasa (23/4).
Melengkapi unggahan saya kemarin, untuk menunjukkan bahwa saya tidak mengada-ada & agar tidak terjadi dugaan yg mboten-mboten alias fitnah, berikut saya tampilkan halaman pertama Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Dana Pariwisata Berkelanjutan… pic.twitter.com/Z6a7tqnhEs
— Alvin Lie ✈⚽ (@alvinlie21) April 21, 2024
Menurut Lie, langkah pemerintah untuk menambahkan iuran pariwisata pada harga tiket pesawat justru akan menambah beban konsumen, tanpa memberikan jaminan bahwa dana yang terkumpul akan benar-benar mengalir ke sektor pariwisata.
Lie juga menyoroti ketidaktransparanan dalam mekanisme penambahan iuran pariwisata ini. Konsumen hanya akan melihat kenaikan harga tiket pesawat tanpa mendapatkan informasi jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana tersebut.
“Konsumen tahunya harga tiket yang naik, padahal uangnya bukan mengalir ke airline. Piye tho iki?,” tandasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama kementerian/lembaga terkait tengah menggodok rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund.
Salah satu isu yang menguat adalah pengenaan iuran pariwisata di tiket pesawat kepada penumpang yang dinilai akan menjadi beban baru.
Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf, Anggara Hayun Anujuprana, menjelaskan bahwa rancangan Perpres ini masih dalam tahap harmonisasi lintas kementerian/lembaga.
“Sampai saat ini rancangan Perpres masih dalam tahap harmonisasi lintas kementerian/lembaga,” Hayun di Jakarta pada Senin (22/4).
Dalam perpres tersebut, salah satu sumber pendanaan untuk Dana Pariwisata Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund ini adalah iuran pariwisata.
Menurut Hayun, iuran tersebut merupakan pengenaan tambahan biaya sebesar nominal atau persentase tertentu di atas biaya visa /terhadap kunjungan warga negara asing yang datang ke Indonesia.
Nantinya, besaran iuran pariwisata akan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pariwisata.
Selain iuran pariwisata, pengumpulan dana pariwisata akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), hasil investasi, dan atau sumber dana lainnya yang sah.
Sumber lain yang dimaksud antara lain hibah yang diterima BPDLH, dana perwalian, tanggung jawab sosial dan lingkungan, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana tersebut nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk menggelar konser, tapi juga MICE (Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition), kegiatan olahraga, serta kegiatan lain yang mampu menarik wisatawan ke Indonesia, membangun nation branding, dan menjadi penyelenggara kegiatan berkualitas tingkat dunia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.