Labuan Bajo – Untuk mendorong peningkatan keselamatan berwisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf RI) mengadakan rapat koordinasi terkait keamanan dan keselamatan wisata di Labuan Bajo.

Rapat yang melibatkan berbagai stakeholder ini diselenggarakan di Labuan Bajo pada Selasa, 30 Juli 2024.

Rapat tersebut membahas beberapa poin penting seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), perbaikan fasilitas, penegakan peraturan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno, menekankan pentingnya percepatan transformasi Labuan Bajo dalam isu CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment), safety, serta implementasi sustainability dan penanggulangan bencana.

“Perlu ada peningkatan infrastruktur untuk keselamatan wisatawan seperti crisis center, sarana dan prasarana, alat komunikasi, dan juga SDM. Kekurangan personil dan kapasitas operator harus diatasi. Upaya dan peran dari berbagai pihak untuk keselamatan wisatawan perlu diprioritaskan,” kata Sandiaga dalam keterangannya, Selasa.

Plt. Direktur Utama BPOLBF, Frans Teguh, menambahkan bahwa perlu ada komitmen bersama dari stakeholder dan masyarakat dalam inovasi pembangunan pariwisata di Labuan Bajo.

Baca Juga:  BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat di 21 Provinsi

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan, peningkatan SDM, dan kolaborasi antar stakeholder demi keberhasilan industri pariwisata Labuan Bajo Flores ke depannya,” ujar Frans.

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebelumnya telah melakukan kunjungan lapangan ke Labuan Bajo dan menemukan beberapa kekurangan terkait keselamatan transportasi laut, seperti perlengkapan keselamatan yang tidak lengkap dan fasilitas kapal yang belum memadai.

KNKT juga mencatat perlunya peningkatan fasilitas di pelabuhan, termasuk pembangunan dermaga apung untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdianto, mengungkapkan upaya peningkatan fasilitas pelabuhan termasuk pembangunan floating jetty atau dermaga apung.

“Kami sudah melakukan pendekatan ke pihak terkait untuk mempercepat pembangunan floating jetty atau dermaga apung di pelabuhan Labuan Bajo untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi wisatawan,” katanya.

Ia juga menyebutkan penerapan sistem E-Ticketing untuk semua penumpang kapal wisata sebagai langkah peningkatan keselamatan.

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, menekankan pentingnya sistem pengelolaan dan standarisasi pariwisata yang berkelanjutan di Labuan Bajo.

“Dibutuhkan pengelolaan perahu-perahu yang ada di Labuan Bajo baik dari segi kelengkapan fasilitas keselamatan seperti life jacket, kesesuaian kapasitas kapal, serta restrukturisasi kapal wisata sesuai aturan Menteri Perhubungan,” ujar Agus.

Baca Juga:  Hasil Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia vs Filipina: Skor 1-1

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi berbagai pihak terkait mengenai izin dan kelaikan kapal yang hendak berlayar.

Kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat koordinasi ini meliputi:

  1. Sinergi pemetaan inisiatif/langkah konkret untuk mengatasi masalah SDM dan kelembagaan dengan dukungan anggaran dari KNKT, Basarnas, Kemenhub, Kemenparekraf, KSOP Labuan Bajo, BPOLBF, Gahawisri, Pemda Mabar, dan Pemda NTT.
  2. Penyusunan blueprint penataan keselamatan pariwisata bahari berstandar internasional (CHSE).
  3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata, pemandu, aparatur (marine inspector), potensi SAR dari komunitas/asosiasi/pelaku/balawisata melalui koordinasi terpadu (Command Center), modul pelatihan untuk mitigasi, inspeksi, standar pelayaran, standar CHSE, usaha berbasis risiko, perizinan laik layar, monitoring, dan penegakan aturan.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Direktorat Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Kepala Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo, Koordinator Pos SAR Pencarian dan Pertolongan Labuan Bajo, dan Gahawisri Labuan Bajo.