Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar kasus pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, beserta seluruh anggota lainnya, ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Puan setelah memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024.

Baca Juga:DPR RI Tetapkan Pimpinan 11 Komisi, Titiek Soeharto Jadi Ketua Komisi IV

Puan memberikan pernyataan tersebut tanpa memberikan tanggapan panjang terkait vonis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Hasyim Asy’ari dan enam anggota KPU RI lainnya.

“Ya, tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” kata Puan dengan didampingi dua wakil ketua DPR, yakni Lodewijk F Paulus dan Rahmad Gobel.

Baca Juga:Bantu Ringankan Beban Korban Erupsi, Stevi Harman Salurkan Bantuan di Flores Timur

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut langkah tindak lanjut seperti apa yang dimaksud. Setelah itu, Puan menanggapi pertanyaan lain dari awak media yang hadir di lokasi.

Sementara itu, Lodewijk yang berasal dari Partai Golkar serta Rahmad Gobel dari Partai NasDem pun belum memberikan komentar apa pun mengenai pelanggaran kode etik seluruh anggota KPU RI dalam penerimaan berkas Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pemilu 2024.

Sebelumnya, Senin (5/2), DKPP memvonis seluruh anggota KPU RI periode 2022-2027 melanggar kode etik sebagai lembaga penyelenggara pemilu karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai peserta Pilpres 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

Sementara itu, enam anggota lain KPU RI, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca Juga:Siswa Binus Simprug Korban Bullying Audiensi dengan Komisi III DPR

Hasyim pun, Senin (5/2), masih belum memberikan komentar soal putusan DKPP tersebut. Dia mengaku sejauh ini pihaknya telah mengikuti proses persidangan di DKPP dengan memberikan catatan, keterangan, hingga argumentasi.